Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kembali melakukan kegiatan pendampingan kepada para pelaku UKM di NTB. Kali ini, kegiatan pendampingan yang dilakukan berfokus pada upaya rebranding produk UKM di NTB, mulai dari kemasan produk, desain kemasan, logo, dan lain sebagainya.
Program pendampingan ini dilakukan kepada 100 UKM di Lombok Barat. Termasuk dalam agenda program rebranding tersebut adalah pemberian materi berupa teori dan praktek. Untuk kemudian dapat diaplikasikan oleh para pelaku UKM di NTB.
Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kemendag, Noviani Vrisvintati mengungkapkan program rebranding produk yang sedang digalakkan ini, merupakan upaya dari Kemendag untuk meningkatkan daya saing dan mendorong perkembangan produk dalam negeri. Hal tersebut salah satunya dilakukan dengan mendorong kegiatan produksi UKM di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya NTB.
Terlebih menurut Noviani, produk dalam negeri yang dimiliki Indonesia memilki potensi besar untuk dikembangkan hingga mancanegara. Namun menurutnya, faktor daya saing masih menjadi persoaan yang belum dapat dipenuhi oleh produk UKM dalam negeri.
“Daya saing kita masih lemah. Di ASEAN, kontribusi ekspor kita untuk UKM hanya 15,8 persen. Di Thailand dengan produk yang sama mereka bisa dapat 29 persen lebih,” ujarnya, Rabu, 8 Februari 2017 di Mataram.
Terkait faktor yang menyebabkan daya saing UKM yang lemah, Noviani menyebutkan faktor produksi, kemasan dan perizinan menjadi diantara faktor yang menghambat daya saing di Indonesia.
“Tadi saya tanya sama pelaku UKM yang mengikuti pelatihan, ternyata hampir separuh yang ndak punya perizinan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Bagaimana kita mau tingkatkan daya saing kalau izin saja belum punya,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan daya saing produk lokal di NTB. Kedepan, pihaknya berharap agar program tersebut tetap berlanjut dan dikembangkan oleh pemerintah daerah.
“Kita berharap ada sinergi dengan pemerintah daerah, kita bukakan pintunya, daerah yang melanjutkan,” pungkasnya.